topmetro.news – Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Sejumlah sektor, khususnya masyarakat menengah kebawah, diyakini telah terganggu akibat perpanjangan PPKM Darurat tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Kota Medan, Rudiawan Sitorus meminta Pemko Medan sesegera mungkin menyalurkan bantuan kepada masyarakat Kota Medan khususnya yang berada di sektor yang terganggu akibat penerapan PPKM Darurat.
“Kita mendorong dan mendesak Pemko Medan agar segera menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak penerapan PPKM di Kota Medan,” ungkap Rudiawan kepada wartawan di Medan, pada Rabu (21/7/2021).
Ia menyebutkan, banyak diantara masyarakat khususnya yang berjualan, mengalami penurunan pendapatan akibat pemberlakuan di lapangan.
“Khususnya masyarakat yang mengais rejeki dengan berjualan terpaksa harus menutup tempat jualan mereka. Sebagian diantaranya mengalami penurunan pendapatan meski tetap berjualan. Ini yang kita terima laporannya,” beber Rudiawan.
Ia berharap, penyaluran bantuan terkait penerapan PPKM nantinya harus dilakukan dengan tepat sasaran dan terukur.
“Ini juga kita ingatkan, penyaluran nantinya harus tepat sasaran dan terukur, sehingga Pemko Medan dalam menghadapi persoalan ini tidak bekerja dua kali. Selama ini, ada beberapa bantuan tidak tepat sasaran dan menimbulkan kericuhan, keributan di masyarakat yang tentunya menjadi masalah baru bagi Pemko Medan,” imbuhnya.
Rudi mengingatkan Pemko Medan tidak hanya menerapkan aturan-aturan masyatakat, berupa larangan berjualan dan take away, tapi juga harus memberikan solusi, dengan membantu perekonomian mereka.
“Tidak hanya penerapan aturan-aturan di masyarakat, tetapi Pemko Medan juga harus memberikan solusi kepada mereka yang terdampak. Sehingga tidak terjadi gejolak di lapangan. Harusnya, dengan pemberlakuan aturan itu dibarengi dengan upaya meringankan beban masyarakat,” imbuhnya lagi.
Menurutnya, banyak persoalan di lapangan harus benar-benar menjadi perhatian serius Pemko Medan. Terutama dinas-dinas strategis agar bisa memetakan persoalan di lapangan. Seperti Dinas Sosial, Ketenagakerjaan, Bagian Ekonomi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sehingga nantinya bisa memberikan data yang valid kepada Walikota Medan.
reporter | Thamrin Samosir
